Komisi VIII DPR RI mendukung Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 ini segera memiliki embarkasi haji sendiri. Selama ini jemaah calon haji dari daerah yang dikenal dengan julukan 'Seribu Mesjid' ini bergantung pada embarkasi Jatim yang dinilai terlalu jauh.

"Komisi VIII sudah mengupayakan Embarkasi Haji  NTB disetujui. Kalau dulu harus ke Surabaya  sekarang lebih mudah. Kunker kali ini kami ingin tahu bagaimana  persiapannya," kata anggota Komisi VIII dari FPDIP Ina Ammania saat melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB Zainul Majdi di Bumi Gora, Mataram, Senin (16/7/12).

Ia meminta NTB yang sudah memiliki bandara internasional dapat memperiapkan diri sebaik-baiknya, terutama dari segi pembekalan bagi jemaah calon haji, termasuk sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Sementara itu anggota Komisi VIII dari FP Gerindra Sumaryati Aryoso meminta jajaran Kanwil Kemenag berupaya membangun  pemahaman yang benar dari masyarakat tentang ibadah haji. "Banyak yang memaksakan diri sampai menggadaikan tanah, pulang haji malah tidak punya usaha akhirnya terjerat kemiskinan. Padahal ibadah haji itu hanya wajib bagi yang mampu," imbuhnya.

Pimpinan sidang Ali Maschan Musa FPKB secara khusus mengingatkan masa reses DPR yang berlangsung mulai Jumat (13/7) bukanlah masa liburan. Masa reses adalah saatnya bagi  wakil rakyat menjalankan fungsi pengawasan ke lapangaan, ke  kantor mitra kerja di daerah dan dilanjutkan ke dapil masing-masing. "Itulah yang kami lakukan NTB sekaligus bersilaturahim dengan mitra kerja kami," lanjutnya.

Gubernur NTB Zainul Majdi menjelaskan persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji di daerahnya masih terus dilakukan. Salah satu kekurangan yang masih dicarikan jalan keluarnya adalah menyediakan  asrama haji dengan daya tampung minimal setara dua kloter jamaah.

"Kita baru memiliki asrama dengan kapasitas 400 jamaah. Pemprov sudah berupaya melengkapinya namun sejauh ini masih terkendala anggaran. Kami mohon kesediaan Komisi VIII untuk kembali mendukung kami," demikian Gubernur. (iky)